JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, meluncurkan layanan keselamatan kapal bernama Confirm Module di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing kapal berbendera Indonesia di pelayaran internasional.
“Kita bangga karena langkah ini merupakan upaya untuk memastikan Indonesia dapat bersaing secara internasional. Peluncuran Confirm Module ini adalah amanah dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk menciptakan sistem yang berlaku bagi semua kapal Indonesia,” kata Budi di Jakarta, Jumat (18/10).
Confirm Module, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berfungsi untuk meningkatkan pengawasan kelaiklautan kapal dan menghindari pemeriksaan berulang di tengah laut. Sistem ini menyediakan pelaporan berkelanjutan mengenai pemeriksaan kapal oleh negara bendera.
Data kapal, mulai dari pembangunan hingga pemusnahan, akan tersimpan dalam modul ini, memudahkan pemilik atau operator kapal untuk mengakses riwayat pemeriksaan. Langkah ini juga penting sebagai persiapan Indonesia menghadapi audit IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) pada tahun 2025.
Menhub menekankan, perlunya Ditjen Perhubungan Laut menunjukkan peran aktif dalam persiapan audit IMSAS 2025 dengan melakukan uji coba dan memastikan kesesuaian dengan regulasi internasional.
Pada acara tersebut, Menhub juga menyaksikan penyerahan Sertifikat Type Approval Perlengkapan Kapal Produksi Dalam Negeri. Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut memiliki kewenangan untuk memberikan sertifikasi terhadap perlengkapan dan komponen kapal yang digunakan oleh kapal berbendera Indonesia, sesuai dengan Konvensi IMO dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi menambahkan bahwa Confirm Module merupakan pengembangan dari Simkapel (Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan), yang akan membantu mengatasi masalah terkait standar kelaiklautan kapal Indonesia dan meningkatkan keselamatan pelayaran.
“Dengan Confirm Module, pengawasan terhadap penerapan peraturan konvensi internasional dapat dilakukan lebih baik dan tertib, membantu Indonesia dalam menghadapi audit IMSAS 2025,” jelas Antoni.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Staf Ahli Bidang Hukum Laut Kemenko Maritim dan Investasi Okto Irianto, Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, dan perwakilan Badan Keamanan Laut serta Basarnas.
Peluncuran ini diharapkan dapat mendorong perkembangan industri perlengkapan dan komponen kapal dalam negeri agar dapat bersaing di pasar internasional.
