JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi menerima pinjaman senilai 7 miliar yen atau sekitar Rp723 miliar dari Jepang untuk mendukung penguatan pengelolaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah strategis ini diharapkan menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas.
Penandatanganan perjanjian pinjaman tersebut dilakukan pada Jumat (10/1) oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesi, Yasushi Masaki, dan Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani.
Kesepakatan ini berlangsung menjelang pertemuan penting antara Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, dan Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada Sabtu (11/1).
Dari total pinjaman tersebut, sebesar 7,048 miliar yen akan difokuskan pada program pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN di tingkat pusat maupun daerah.
Selama tujuh tahun ke depan, program ini menargetkan pelibatan sekitar 7.240 pejabat guna memperkuat kompetensi dan kinerja birokrasi Indonesia.
“Pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan sebagai prioritas utama. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan pengelolaan dan kapasitas ASN,” demikian pernyataan resmi di laman Kedutaan Besar Jepang.
Lebih dari sekadar pengembangan birokrasi, program ini juga mendukung ambisi Indonesia untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Selain itu, kerja sama ini membuka peluang bagi pertukaran sumber daya manusia yang berkelanjutan antara Indonesia dan Jepang.
Dengan dukungan ini, pemerintah berharap penguatan kapasitas lembaga di tingkat pusat dan daerah dapat mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
