JAKARTA – Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan penyelenggara pemilu sepakat bahwa pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden Prabowo Subianto akan melantik semua kepala daerah terpilih secara serentak, mulai dari gubernur-wakil gubernur hingga bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pelantikan serentak ini menjadi langkah sejarah penting bagi Indonesia.
“Ini adalah sejarah baru, bukan hanya karena pemilihan kepala daerah yang serentak, tetapi juga pelantikannya yang serentak dan dilakukan oleh Presiden,” kata Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).
Pada pelantikan sebelumnya, hanya gubernur dan wakil gubernur yang dilantik langsung oleh Presiden, sementara bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dilantik oleh gubernur.
Rifqi berharap pelantikan serentak ini bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan visi dan misi serta memberikan pembekalan penting kepada kepala daerah terpilih.
“Saya harap pelantikan ini juga menjadi kesempatan bagi Presiden untuk menyampaikan visi-misinya dan memberikan pembekalan agar program presiden bisa sinkron dengan program kepala daerah di seluruh Indonesia,” ujar Rifqi.
Selain itu, Rifqi juga meminta agar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, segera menyampaikan kepada Presiden untuk merevisi Perpres Nomor 80 Tahun 2024 terkait jadwal pelantikan.
“Kami memohon kepada Pak Mendagri agar segera mengusulkan revisi Perpres Nomor 80 Tahun 2024, agar pelantikan kepala daerah terpilih serentak dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025,” tambah Rifqi.
