JAKARTA – Pemerintah memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok masyarakat rentan. Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (6/8).
Rakortas membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat implementasi Program MBG, mulai dari penataan sasaran penerima manfaat, penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penyelesaian sejumlah persoalan teknis. Pemerintah menargetkan seluruh langkah prioritas tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penguatan SPPG di wilayah 3T, terutama di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku. Selain itu, daerah dengan angka prevalensi stunting yang masih tinggi juga menjadi prioritas pelaksanaan program.
“Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan pendataan untuk wilayah 3T akan selesai dalam minggu ini. Minggu lalu kami rapat selama satu bulan untuk menuntaskan hal tersebut,” ujar Zulkifli Hasan.
Selain wilayah 3T, pemerintah juga memprioritaskan kelompok penerima manfaat yang dinilai paling membutuhkan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat upaya perbaikan gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting.
“Semua akan diselesaikan dengan baik dan adil bagi semua pihak. Jadi tidak usah khawatir,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, masyarakat di wilayah 3T dan kelompok rentan merupakan pihak yang paling membutuhkan perhatian pemerintah.
“Mereka betul-betul membutuhkan dan mereka yang patut mendapatkan perhatian,” tegas Tito.
Ia menambahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri siap mendukung proses pendataan penerima manfaat agar pelaksanaan Program MBG berlangsung lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.
Rakortas juga dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait.
Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin optimal dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, mempercepat penurunan stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih memerlukan perhatian lebih.
