JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, akan terus dilanjutkan dengan fokus utama menyelesaikan pusat pemerintahan untuk sektor eksekutif.
Hal ini disampaikan AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Minggu (1/12).
AHY menjelaskan, untuk memastikan kelancaran pembangunan, saat ini pihaknya akan terus berkoordinasi erat dengan Otorita IKN, yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.
Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan pusat pemerintahan untuk sektor eksekutif.
Sementara itu, perencanaan untuk dua pilar pemerintahan lainnya, yakni legislatif dan yudikatif, masih dalam tahap pengembangan.
“Fokus kami adalah menyelesaikan pusat pemerintahan untuk sektor eksekutif. Pada saat yang sama, kami juga akan bekerja sama dengan Otorita IKN untuk merapikan perencanaan pembangunan untuk center for legislative yang akan menjadi pusat bagi legislatif dan yudikatif,” ujar AHY.
Ia juga mengungkapkan pentingnya peran Kadin dalam mendukung pembangunan IKN, mengingat asosiasi pengusaha ini memiliki kapasitas finansial dan rekam jejak yang solid. AHY berharap Kadin dapat berkontribusi besar dalam kelancaran proyek strategis ini.
“Untuk memastikan pembangunan IKN berjalan lancar dan berkelanjutan, kami akan melakukan peninjauan secara teliti, memetakan bagian-bagian yang perlu segera diselesaikan, serta merencanakan jangka panjang yang lebih matang,” lanjutnya.
Terkait dengan anggaran pembangunan, AHY menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.
Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang efisien dan memastikan bahwa IKN dapat terwujud sesuai rencana.
“Kami akan duduk bersama untuk menganalisis dan melakukan asesmen terkait kebutuhan anggaran dan sumber daya yang diperlukan,” tambahnya.
Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan arahan agar IKN dapat menjadi pusat pemerintahan politik dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. Dalam periode tersebut, diharapkan ketiga pilar pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sudah dapat beroperasi di IKN.
