JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR, Sartono Hutomo, mengingatkan agar proses merger sejumlah perusahaan pelat merah (BUMN) yang dijadwalkan pada triwulan I 2025 harus dilaksanakan dengan tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut Sartono, di tengah kondisi ekonomi dunia dan nasional yang masih lesu, setiap kebijakan yang diambil harus fokus pada dampak positif bagi masyarakat.
“Yang utama adalah untuk kesejahteraan rakyat, itu mutlak. Apalagi di tengah ekonomi dunia dan nasional yang sedang lesu,” ujarnya Kamis (2/1).
Politikus senior Partai Demokrat ini juga mengungkapkan kekhawatirannya agar merger BUMN tersebut tidak menimbulkan dampak negatif, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
“Jangan sampai hal tersebut justru menimbulkan gelombang kejut baru, seperti PHK massal. Karena bila ada penggabungan, pasti ada restrukturisasi. Hal ini harus dipikirkan betul,” tegas Sartono.
Ia menekankan pentingnya agar proses merger dilakukan secara matang dan memiliki landasan hukum yang jelas.
“Semua harus dipikirkan matang dan perlu landasan hukum agar tidak menjadi temuan di waktu yang akan datang. Namun, bila merger bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dan menjadikan BUMN lebih profesional dan transparan, kami siap mendukung,” tambahnya.
Sartono tetap meyakini bahwa merger BUMN pada 2025 dapat memberikan dampak positif jika dilakukan dengan bijaksana.
Dengan pengelompokan BUMN yang lebih strategis, merger ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan memungkinkan BUMN untuk lebih mudah mengakses pasar global serta memperkuat posisi negosiasi dengan mitra bisnis.
“Merger BUMN juga dapat menciptakan perusahaan yang lebih solid dalam mengelola dan menjalankan proyek strategis negara.
Tidak hanya itu, merger ini juga berpotensi meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan dividen,” jelasnya.
Namun, Sartono mengingatkan bahwa jika proses merger tidak dilakukan dengan hati-hati, dampaknya bisa berbalik merugikan, terutama bagi pelayanan publik.
“Jika tidak hati-hati, bisa saja ada penurunan kualitas atau ketersediaan produk dan layanan yang dihasilkan oleh BUMN tersebut,” tutupnya.
