JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Mabes Polri sepakat memperkuat kerja sama dalam pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).
Langkah ini bertujuan untuk memberdayakan mereka sebagai tenaga produktif di sektor pertanian dalam rangka mendukung tercapainya swasembada pangan di Indonesia.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pembinaan ini akan mencakup bimbingan serta pendampingan dari pemerintah, terutama melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).
“Kami akan membina mereka karena mereka adalah saudara kita juga. Program ini bertujuan untuk memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan,” ujar Andi Amran dalam dalam keterangannya, Sabtu (4/1).
Menurut Mentan, sektor pertanian memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian Indonesia sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Oleh karena itu, para napiter dan mantan narapidana lainnya dapat diberdayakan untuk menjadi tenaga produktif yang turut mendukung terwujudnya swasembada pangan di Indonesia.
“Kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi, dan kini Densus 88 merupakan langkah kolaboratif yang sangat baik untuk mempercepat program swasembada pangan yang sangat penting bagi Indonesia,” tambahnya.
Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Irjen Polisi Sentot Prasetyo, menjelaskan bahwa pembinaan terhadap terdakwa terorisme sudah berlangsung secara kontinu.
Pembinaan ini dibagi dalam beberapa zona klaster, mulai dari klaster merah untuk mereka yang masih terikat dengan ideologi kekerasan, hingga klaster hijau bagi mereka yang telah kembali menjadi bagian dari masyarakat yang menganut nilai-nilai Pancasila.
“Melalui kegiatan pelatihan ini, kami sudah berhasil melakukan panen di Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kami juga mendapat dukungan penuh dari dinas-dinas pertanian di provinsi-provinsi tersebut,” ujar Sentot.
Sentot menambahkan bahwa pencapaian swasembada pangan harus dioptimalkan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk mantan narapidana terorisme.
Menurutnya, pertanian adalah kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa dan oleh karena itu, pembinaan ini sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, terutama para mantan napiter yang kini bertransformasi menjadi bagian dari solusi sosial-ekonomi negara.
“Kami berharap kerja sama ini mendapat dukungan penuh dari semua pihak, termasuk jajaran Kementerian Pertanian, agar dapat meluas dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya bagi para mantan napiter yang kini berkontribusi positif dalam pembangunan negara,” tutup Sentot.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan Indonesia dan memberikan kesempatan bagi mereka yang sebelumnya terjerat masalah hukum untuk memperbaiki diri melalui pemberdayaan di sektor pertanian.
