Permintaan ini didasari oleh temuan Panitia Khusus (Pansus) Haji sebelumnya, yang mengungkap adanya dugaan manipulasi kuota haji. Temuan tersebut mencatat sejumlah slot kuota yang dialokasikan tidak sesuai haknya.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan proses berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan.
“Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPKH,” ungkap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat konsultasi Komisi VIII dengan pimpinan DPR terkait persiapan penyelenggaraan haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1).
Permintaan ini didasari oleh temuan Panitia Khusus (Pansus) Haji sebelumnya, yang mengungkap adanya dugaan manipulasi kuota haji. Temuan tersebut mencatat sejumlah slot kuota yang dialokasikan tidak sesuai haknya.
“Kita harus mewaspadai temuan-temuan Pansus sebelumnya, bahwa ada slot-slot yang dimanipulasi, sehingga yang berhak berangkat kehilangan haknya,” jelas Dasco.
Dasco juga menyampaikan apresiasi Presiden terhadap kinerja Panja Haji DPR bersama pemerintah, yang berhasil menekan biaya perjalanan haji di tengah tekanan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar rupiah.
“Meski kondisi ekonomi sulit dan kurs rupiah terhadap dolar seharusnya naik, biaya haji justru berhasil turun. Ini menunjukkan bahwa kerja DPR, terutama Pansus, sangat bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan haji,” tambahnya.
Dengan adanya pendampingan dari KPK, diharapkan penyelenggaraan haji 2025 tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah dan DPR berkomitmen memastikan hak para calon jemaah haji terlindungi sepenuhnya.
