Proses hukum terhadap Hasto masih berjalan, dan PDIP sebagai partai belum membahas langkah-langkah lebih lanjut terkait penggantian Hasto.
JAKARTA – Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengimbau Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, untuk mematuhi proses hukum yang sedang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto dijadwalkan untuk diperiksa pada Senin, 13 Januari 2025 mendatang.
“Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus mengikuti proses hukum yang berlaku,” ujar Puan saat ditemui di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).
Puan menegaskan bahwa saat ini proses hukum terhadap Hasto masih berjalan, dan PDIP sebagai partai belum membahas langkah-langkah lebih lanjut terkait penggantian Hasto.
“Kami belum membicarakan soal itu. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Prinsip kami adalah praduga tak bersalah,” tambahnya.
Menanggapi pernyataan mantan kader PDIP, Effendy Simbolon, yang mengusulkan agar Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Hasto diganti, Puan menyatakan bahwa hal tersebut akan bergantung pada hasil Kongres PDIP yang akan datang.
“Kongres adalah forum tertinggi dalam setiap partai politik, di mana keputusan-keputusan strategis akan diambil, termasuk mengenai perubahan struktural,” ujarnya.
Puan pun memastikan bahwa PDIP tetap solid dan menghormati semua proses yang ada.
“Kami yakin seluruh pihak akan saling menghargai dan menghormati proses yang ada. Kongres adalah mekanisme tertinggi di PDIP, dan itu yang harus kita jalani dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya tidak berspekulasi tentang kemungkinan pergantian kepemimpinan.
“Kita tidak perlu berandai-andai. Mari kita hormati proses internal yang ada di partai. Semua keputusan akan diambil dalam Kongres PDIP nanti,” jar dia.
