Menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan berkelanjutan
BANDUNG – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) mengumumkan rencana kolaborasi dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan untuk penataan beberapa kawasan di Kota Bandung, Jawa Barat.
Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat tinggal di kawasan yang nyaman dan terorganisir dengan baik.
Selain itu, melalui kolaborasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menyediakan hunian yang layak bagi warga Bandung.
“Kementerian PKP merupakan Kementerian yang baru dibentuk dan fokus pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Kami ingin mendapatkan berbagai masukan baik dari institusi pendidikan yang ada dan pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang bisa di tata,” ujar Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, dalam keterangannya saat diskusi bersama akademisi Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) di Kampus ITB, Kota Bandung, Jawa Barat, s Selasa (7/1).
Menurut Fahri, masalah yang ada di kawasan permukiman tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah daerah, sebab masyarakat yang akan terdampak.
Untuk itu, institusi pendidikan di daerah diharapkan bisa berperan aktif dalam melakukan riset serta pengabdian masyrakat terkait program penatataan kawasan permukiman.
Kementerian PKP dipastikan siap mendukung pemerintah daerah dalam berbagai program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung, seperti di daerah Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.
Adanya penataan kawasan tersebut diharapkan juga bisa menjadi pilot project dan menjadi percontohan bagi kota-kota lain.
“ITB sudah melakukan riset dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur dan Pemerintah Kota Bandung juga harus bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini hal yang diperlukan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tidak hidup di kawasan permukiman yang kumuh dan tidak sehat,” katanya.
Wamen PKP mengusulkan agar pemerintah daerah bisa mengambil gambar atau video drone mengenai kondisi kawasan permukiman kumuh dan institusi perguruan tinggi bisa melakukan riset mengenai akibat atau dampak kawasan tersebut bagi kehidupan masyarakat.
Kementerian PKP dipastikan siap mendorong adanya investor untuk membangun hunian layak bagi masyarakat sekaligus menata kawasannya. Hal itu dilakukan setelah pemerintah daerah mendata tanah yang dimiliki masyarakat apakah legal atau ilegal.
“Proses penataan kawasan seperti ini juga pernah dilakukan di Jepang dan kuncinya adalah kepercayaan dan adanya perjanjian antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi pemanfaatan lahan yang ada. Jangan sampai kita biarkan masyarakat hidup terkepung dalam kawasan kumuh dan area yang penuh dengan polusi,” tandas Wamen Fahri.
Sementara itu, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Haryo Winarso, didampingi Wakil Dekan Bidang Akademik SAPPK ITB, Aswin Indraprastha. menyatakan siap melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan Kementerian PKP dalam penanganan kawasan di Kota Bandung.
Adanya Kementerian PKP yang fokus terhadap perumahan dan kawasan permukiman juga dinilai sangat baik karena mampu lebih fokus dalam Pembangunan hunian dan kawasan.
“Kami sangat gembira dan siap membuka ruang untuk bisa lebih berkontribusi pada program pemerintah yang menjadi fokus SAPPK baik lingkup mikro seperti arsitektur dan makronya terkait pengembangan kebijakan. Penataan kawasan permukiman, lingkungan dan pembinaan terhadap juga menjadi tantangan bagi SAPPK guna melakukan riset dan pengabdian masyarakat,” tutup Haryo WInarso.
